Ombudsman RI Agar Turunkan Tim Pencari Fakta, Amicus Curiae, Rando Manik Meninggal di Puskesmas Simarmata, Benarkah Saat Jam Pelayanan Tak Ada Petugas?

Desa Simarmata, tarombotvmedia – Kematian Rando Manik setelah dibawa ke UPT Puskesmas Simarmata, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Sabtu, 3 Oktober 2026, menyisakan pertanyaan serius mengenai pelayanan kesehatan publik.

Pertanyaan utamanya bukan semata-mata siapa yang harus disalahkan.

Pertanyaan hukumnya jauh lebih mendasar:

Apakah pada saat Rando Manik datang ke Puskesmas Simarmata masih dalam kondisi membutuhkan pertolongan medis, apakah benar tidak ada petugas yang memberikan pertolongan pertama, dan apakah ketiadaan pelayanan tersebut mempunyai hubungan dengan meninggalnya pasien?

Medan Pos memberitakan Rando Manik dibawa ke Puskesmas Simarmata sekitar pukul 08.10 WIB. Keluarga, melalui Lasdin Sidauruk, menyatakan tidak menemukan bidan maupun petugas piket di lokasi. Keluarga kemudian menyebut pasien meninggal tanpa mendapatkan pelayanan medis.

Namun, terdapat keterangan berbeda dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir, dr Dina Hutapea. Kepada Medan Pos, ia menyatakan bahwa Puskesmas Simarmata memiliki jaga 24 jam dan meminta persoalan tersebut dikonfirmasi langsung kepada kepala puskesmas.

Justru di sinilah persoalan hukumnya

Situs resmi Pemerintah Kabupaten Samosir mengenai UPT Puskesmas Simarmata menyebutkan secara tegas bahwa pasien emergency dilayani 24 jam.

Dalam informasi resmi tersebut juga disebutkan:

• pelayanan rawat jalan pagi mulai pukul 08.00 sampai 14.00 WIB;

• pelayanan emergency sore pukul 14.00 sampai 20.00 WIB;

• pelayanan emergency malam pukul 20.00 sampai 08.00 WIB;

• dan yang paling penting, “Pasien Emergency (Keadaan Darurat) 24 Jam.”

Puskesmas tersebut juga mencantumkan pelayanan UGD/emergency sebagai salah satu jenis pelayanan dan menyatakan sanggup memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, apabila benar pada pukul 08.10 WIB seorang pasien datang dalam keadaan membutuhkan pertolongan darurat tetapi tidak terdapat petugas yang memberikan pertolongan, maka persoalannya tidak berhenti pada masalah “pegawai datang terlambat”.

Ini berpotensi menjadi persoalan pelayanan publik sekaligus persoalan hukum kesehatan.

UU Kesehatan mewajibkan pertolongan terhadap pasien gawat darurat

Pasal 174 mengatur bahwa fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan/atau masyarakat wajib memberikan pelayanan kesehatan kepada seseorang dalam kondisi gawat darurat dengan mendahulukan penyelamatan nyawa dan pencegahan kedisabilitasan.

Fasilitas kesehatan dalam kondisi tersebut juga dilarang menolak pasien atau menyebabkan tertundanya pelayanan.

Tidak hanya fasilitasnya.

Pasal 275 ayat (1) UU Kesehatan mewajibkan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang menjalankan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan memberikan pertolongan pertama kepada pasien dalam keadaan gawat darurat.

Artinya, kalau fakta penyelidikan nanti membuktikan Rando Manik masih hidup ketika tiba di Puskesmas Simarmata dan berada dalam kondisi gawat darurat, pertanyaan tentang ada atau tidaknya petugas, siapa yang seharusnya berjaga, serta tindakan apa yang dilakukan menjadi sangat penting.

Bahkan ada ketentuan pidananya

UU Nomor 17 Tahun 2023 tidak hanya memberikan kewajiban administratif.

Pasal 438 mengatur mengenai pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan yang tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien dalam keadaan gawat darurat.

Untuk kondisi tertentu, apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kedisabilitasan atau kematian, ketentuan Pasal 438 ayat (2) mengatur ancaman pidana terhadap pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan sampai dengan 10 tahun penjara atau denda paling banyak Rp2 miliar.

Sementara itu, Pasal 440 mengatur pertanggungjawaban tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan kealpaan yang mengakibatkan pasien luka berat, dan apabila kealpaan tersebut mengakibatkan kematian, ancaman pidananya paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.

Tetapi ada catatan penting:

Kematian pasien saja tidak otomatis membuktikan tindak pidana.

Harus dibuktikan adanya kewajiban, pelanggaran terhadap kewajiban tersebut, kondisi pasien, tindakan atau tidak adanya tindakan, serta hubungan sebab-akibat antara kelalaian yang diduga terjadi dengan kematian pasien. Bahkan Polri dalam penjelasan hukumnya menekankan pentingnya membuktikan hubungan antara kelalaian dan akibat yang terjadi.

Yang harus segera dilakukan keluarga Rando Manik

Keluarga perlu meminta investigasi yang dapat diuji berdasarkan bukti.

1. Amankan CCTV Puskesmas

Ini sangat penting. Segera minta agar rekaman CCTV Puskesmas Simarmata pada 3 Oktober 2026 sekitar pukul 07.30–09.00 WIB diamankan. Jangan menunggu terlalu lama karena sistem CCTV bisa melakukan overwrite.

Yang perlu dilihat antara lain: kapan Rando tiba; siapa yang membawa pasien; apakah ada petugas; siapa yang menerima pasien; apakah pasien masih hidup; apakah ada pemeriksaan; apakah ada pertolongan pertama; kapan pasien dinyatakan meninggal; siapa saja yang berada di puskesmas.

2. Minta daftar piket dan absensi

Ini justru bisa menjadi bukti objektif.

Bandingkan:

jadwal piket → absensi → CCTV → buku register pasien → rekam medis → keterangan keluarga.

Jika pemerintah mengatakan ada petugas jaga 24 jam, maka harus dapat dijelaskan:

Siapa petugas yang berjaga pada malam 2 Oktober sampai pagi 3 Oktober 2026?

Dan:

Di mana petugas tersebut ketika Rando datang sekitar pukul 08.10 WIB?

3. Minta rekam medis dan dokumen pelayanan

Keluarga berhak mendapatkan akses terhadap informasi kesehatan dan rekam medis sesuai ketentuan UU Kesehatan. Pasal 276 antara lain memberikan hak pasien mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan medis, standar profesi dan pelayanan bermutu serta akses terhadap informasi dalam rekam medis.

Dokumen yang perlu diamankan antara lain: rekam medis; buku register kunjungan; register UGD/emergency; catatan triase; catatan kematian; surat keterangan kematian; catatan rujukan; log penggunaan ambulans; jadwal piket; absensi petugas; CCTV; SOP pelayanan emergency; dan laporan kejadian internal apabila dibuat.

4. Laporkan secara tertulis kepada Kepala Puskesmas, Dinkes dan Bupati Samosir

Buat laporan tertulis, bukan hanya komplain melalui WhatsApp.

Minta jawaban tertulis mengenai:

“Siapa petugas yang bertanggung jawab memberikan pelayanan emergency pada 3 Oktober 2026 pukul 08.10 WIB?”

Kemudian tanyakan:

“Apa tindakan medis yang diberikan kepada Rando Manik sejak tiba sampai dinyatakan meninggal?”

Dan:

“Apakah pasien masih hidup ketika tiba di Puskesmas Simarmata?”

Tiga pertanyaan tersebut sangat penting untuk membedakan antara kematian sebelum memperoleh pertolongan dengan kematian setelah mendapatkan pertolongan tetapi kondisi medis tidak tertolong.

5. Laporkan dugaan maladministrasi ke Ombudsman RI

Ini juga sangat relevan karena Puskesmas merupakan bagian dari pelayanan publik.

UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk hak masyarakat dan mekanisme pengaduan.

Ombudsman menjelaskan bahwa masyarakat dapat melaporkan dugaan pelayanan yang tidak sesuai standar atau prosedur. Pada prinsipnya, pelapor terlebih dahulu menyampaikan pengaduan kepada instansi terlapor; apabila tidak mendapat penyelesaian sebagaimana mestinya, laporan dapat diteruskan kepada Ombudsman.

Menurut Dr drh R Wendeilyna Simarmata MSi (CMed CPP CIJ CPW) selaku Pembina Yayasan Tarombo Dalihan Natolu sebagai Sahabat Pengadilan/Amicus Curiae, persoalan ini seharusnya tidak diselesaikan melalui saling bantah.

Bukti harus berbicara. Ombudsman RI agar segera menurunkan tim pencari fakta, apakah memang terjadi pelayanan publik yang buruk di Puskesma Simarmata

Pengaduan Online Ombudsman RI

6. Jika ada dugaan tindak pidana, laporkan kepada kepolisian

Apabila bukti awal menunjukkan pasien masih hidup, dalam kondisi gawat darurat, tetapi tidak mendapatkan pertolongan pertama, keluarga dapat melaporkan dugaan tindak pidana berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dengan pasal yang relevan ditentukan berdasarkan hasil penyelidikan.

Namun ada mekanisme khusus.

Pasal 308 UU Kesehatan mengatur bahwa terhadap tenaga medis/tenaga kesehatan yang diduga melakukan perbuatan melanggar hukum dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan dan dapat dikenai pidana, terlebih dahulu dimintakan rekomendasi dari Majelis Disiplin Profesi (MDP). MK pada 2026 juga menegaskan bahwa mekanisme rekomendasi MDP tidak menggantikan kewenangan penyidik, penuntut umum maupun pengadilan.

Jadi keluarga tidak perlu berhenti hanya karena ada mekanisme MDP. Justru laporan dan bukti awal harus dibangun dengan baik.

7. Jalur disiplin profesi juga dapat ditempuh

UU Kesehatan memungkinkan pengaduan terhadap tenaga medis atau tenaga kesehatan kepada majelis disiplin profesi. Pasal 305 mengatur bahwa pasien atau keluarganya yang kepentingannya dirugikan atas tindakan tenaga medis/tenaga kesehatan dapat mengajukan pengaduan.

Sanksi disiplin dapat berupa peringatan tertulis, pendidikan/pelatihan, penonaktifan STR sementara dan/atau rekomendasi pencabutan SIP.

Mekanisme penegakan disiplin ini juga telah diatur lebih lanjut dalam Permenkes Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penegakan Disiplin Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

Yang paling krusial: jangan hilangkan bukti medis

Dalam perkara seperti ini, keluarga jangan hanya berpegang pada kesaksian.

Bukti medis dan bukti elektronik harus diamankan.

Jika terdapat keraguan mengenai sebab kematian atau kondisi korban ketika tiba di fasilitas kesehatan, keluarga perlu berkonsultasi dengan dokter forensik mengenai kebutuhan pemeriksaan medis/forensik yang masih memungkinkan dilakukan.

Karena dalam perkara dugaan kelalaian medis, pertanyaan paling berat nantinya bukan:  “Apakah Rando Manik meninggal?”  Itu sudah jelas.

Pertanyaan hukumnya adalah:

“Apakah Rando Manik masih dapat diselamatkan ketika tiba di Puskesmas, dan apakah keterlambatan atau tidak adanya pertolongan secara medis mempunyai hubungan kausal dengan kematiannya?”

Jawaban terhadap pertanyaan itulah yang akan menentukan apakah perkara ini berhenti sebagai persoalan administrasi dan disiplin pelayanan, atau berkembang menjadi pertanggungjawaban pidana dan/atau perdata.

Ada satu hal yang menurut saya sangat penting untuk diusut

Puskesmas Simarmata sendiri secara resmi mencantumkan:

“Pasien Emergency (Keadaan Darurat) 24 Jam.”

Sementara pemberitaan hari ini menyebut keluarga datang sekitar 08.10 WIB dan mengaku tidak menemukan petugas.

Dinas Kesehatan kemudian menyatakan ada jaga 24 jam.

Maka sekarang tinggal satu pekerjaan: cocokkan keterangan dengan bukti. Bukan saling membantah di media.

Jadwal piket, absensi, CCTV, register emergency, rekam medis, keterangan keluarga dan hasil pemeriksaan medis harus diletakkan dalam satu rangkaian kronologi.

Dari situlah publik dapat mengetahui apakah benar terjadi kekosongan pelayanan, apakah terjadi pelanggaran standar pelayanan, dan—yang paling penting—apakah terdapat hubungan antara dugaan tidak adanya pertolongan dengan meninggalnya Rando Manik (red)

Sumber utama: Medan Pos mengenai peristiwa 3 Oktober 2026; laman resmi UPT Puskesmas Simarmata Pemkab Samosir; UU 17/2023 tentang Kesehatan; UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik; Permenkes 3/2025; dan informasi resmi Ombudsman RI.