Samosir, tarombotvmedia – Saat ini ada semacam satire: “kemaluan aja, tidak lagi menjadi sumber malu”.
Kata almarhum Salim Said: “jika mau maju, harus ada yang ditakutin”.
Budaya malu sangat diperlukan karena berfungsi sebagai kontrol sosial internal yang mendorong seseorang untuk menjauhi perbuatan tercela dan menjaga kehormatan diri. Dalam konteks bernegara, budaya ini menjadi senjata penting untuk melawan korupsi karena individu akan merasa takut akan sanksi sosial dan merasa bersalah jika melanggar amanah.
Mengapa budaya malu itu penting? Ada beberapa hal yang menjadi.pusat perhatisn:
1. Benteng moral dan iman menjadi perisai dari perbuatan dosa, maksiat, dan perilaku menyimpang.
2. Meningkatkan integritas, memotivasi seseorang untuk konsisten dalam tindakan jujur dan bertanggung jawab atas tugasnya.
3. Kontrol sosial, mencegah seseorang melalaikan hak orang lain serta menjaga ketertiban sosial melalui rasa segan terhadap norma masyarakat.
4. Pencegahan korupsi, mengembangkan kesadaran moral untuk membangun akhlak kebangsaan sejak dini, agar generasi muda tidak melakukan tindakan yang merugikan publik.
Cara membangun budaya malu, membangun budaya ini memerlukan komitmen kolektif di berbagai lingkungan:
1. Pendidikan karakter sejak dini, menanamkan nilai sopan santun dan etika pada anak-anak agar mereka mengerti batasan perilaku yang pantas dan yang bertentangan dengan norma-norma kesusilaan.
2. Penerapan di lingkungan pendidikan, menggunakan program budaya malu, seperti: (a) malu datang terlambat atau pulang sebelum waktunya, (b) malu membuang sampah sembarangan atau meninggalkan kelas dalam keadaan kotor, dan malu jika tidak mengerjakan tugas atau tidak berprestasi.
3. Keteladanan pemimpin, para pemimpin dan pejabat publik harus menunjukkan integritas tinggi agar masyarakat segan untuk melakukan pelanggaran etika.
4. Sanksi sosial yang tegas, masyarakat perlu memberikan respons sosial, seperti pengucilan atau teguran, terhadap tindakan yang melanggar norma untuk menciptakan efek jera.
5. Pendekatan nilai agama dan budaya, mengaitkan rasa malu dengan keimanan (sebagai cabang iman dalam setiap aliran, keyakinan, atau agama) dan kearifan lokal (seperti konsep harga diri/harkat).
Budaya takut dalam pendekatan hukum merujuk pada kondisi di mana kepatuhan masyarakat terhadap aturan didasarkan pada kekhawatiran akan sanksi atau tindakan represif, alih-alih kesadaran hukum yang tulus. Fenomena ini sering kali muncul akibat penegakan hukum yang tidak konsisten atau penggunaan hukum sebagai instrumen kekuasaan.
Berikut adalah poin-poin utama terkait budaya takut dengan pendekatan hukum:
1. Orientasi pada sanksi (kepatuhan karena takut), masyarakat menaati hukum semata-mata untuk menghindari hukuman, bukan karena memahami nilai atau keadilan di balik aturan tersebut. Hal ini berbeda dengan kesadaran hukum yang berakar pada nilai-nilai luhur seperti Pancasila.
2. Faktor penyebab, kelemahan struktural, intervensi politik dan korupsi dalam lembaga penegak hukum menciptakan ketidakpastian, yang memicu rasa takut bagi pihak yang tidak memiliki akses kekuasaan.
3. Pendekatan represif, penggunaan instrumen pidana yang berlebihan atau pasal-pasal karet sering kali menimbulkan rasa takut untuk berekspresi atau mengkritik.
4. Ketidakpastian hukum, ketika aturan ditegakkan secara tebang pilih, masyarakat merasa terancam oleh sistem yang seharusnya melindungi mereka.
5. Dampak pada birokrasi, di lingkungan pemerintahan, budaya takut sering menyebabkan “kelumpuhan pengambilan keputusan” di mana pejabat enggan berinovasi atau mengambil risiko kebijakan karena takut terjerat kasus hukum atau dikriminalisasi.
6. Dampak sosial, budaya ini dapat merusak peradaban karena hukum kehilangan fungsinya sebagai pelindung kepentingan manusia dan justru menjadi penghambat pertumbuhan budaya yang sehat.
7. Upaya transformasi, membangun budaya hukum yang ideal memerlukan pergeseran dari sekadar kepatuhan (karena takut) menuju kesadaran hukum yang didasarkan pada kemandirian, kejujuran, dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Hukum menjadi sumber keadilan dan kesetaraan dalam berbangsa dan bernegara. Penulis : Kadiman Pakpahan si Mr Dreamer (red)
